Jumat, 28 November 2014
Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit
Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius
Jumat, 28 November 2014 13:32 WIB
Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius
Presiden Jokowi umumkan harga BBM baru (Repro: kompas.com/TRIBUN NEWS / DANY PERMANA)
Jakarta, baranews.co - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai jenius. Peneliti The Finance Research Eko B Supriyanto menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan saat ini, maka akan berakibat pada kerusakan di seluruh elemen perkonomian.
"Kenaikan harga BBM ini jenius. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di seluruh elemen. Yang kena nanti inflasi dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisa ndelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).
Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik keputusan pemerintah yang memotong subsidi premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2000 tersebut. Ia memprediksi efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama.
"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia.
Menurut Eko, saat ini perkonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika Pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.
"Asal BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.
Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar Juni tahun depan. "Asal kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor2-sektor produktif," ujar Eko.
Pada 17 November lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni preium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter. (Icha Rastika/kompas.com/bh).
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho
Jumat, 28 November 2014
Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho
Kunjungan Kerja Jokowi (foto : suara.com)
Kepulauan Meranti, baranews.co - Presiden Joko Widodo menolak penyambutan istimewa yang menghabiskan banyak biaya saat berkunjung ke Desa Sungitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Rabu (27/11/2014).
"Sebenarnya kami sudah menyiapkannya, namun Presiden memang tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan," kata Kasubbag Protokol Humas Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, M Mustafa Zaran kepada pers lewat sambungan telepon, Jumat (28/11/2014).
Ketika itu, katanya, Jokowi menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan acara pesta yang harus disambut secara istimewa.
Mustafa mengatakan bahwa hal itu memang arahan dari pihak Protokol Istana dan Paspampres kepada pemerintah daerah sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo yang apa adanya, tidak berlebihan.
Ia mengatakan bahwa pihak Protokoler Istana juga tidak mau ada baliho-baliho dari mana pun datangnya di lokasi kegiatan blusukan Presiden.
"Kunjungan itu kan blusukan, jadi gak ada pakai tenda, gak ada pakai apa-apa," katanya.
Presiden tiba di Pekanbaru menggunakan pesawat Kepresidenan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada Rabu (26/11/2014) sekitar pukul 13.11 WIB.
Jokowi ketika itu langsung terbang menggunakan helikopter menuju Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meninjau lahan bekas terbakar serta berbincang langsung dengan masyarakat korban polusi asap di sana.
Namun helikopter Jokowi ketika itu terpaksa putar balik akibat cuaca buruk. Presiden kembali terbang ke Meranti pada Kamis (27/11/2014) dan akhirnya mendarat di desa tujuan.
Di lokasi tujuan, Jokowi langsung berbincang-bincang dengan masyarakat dan melanjutkannya dengan blusukan ke kawasan gambut.
Jokowi mengajak masyarakat di sana untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan penyebab polusi asap yang selama ini terjadi secara rutin. (Ruben Setiawan/suara/hes)
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini
Jumat, 28 November 2014 10:18 WIB
Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini
Jokowi menanam pohon didampingi Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo saat berkunjung ke markas Kopassus di Cijantung, Jakarta, (5/4). Kedatangan Jokowi untuk melihat kegiatan pengolahan sampah terpadu dan menyusuri sungai Ciliwung sebagai objek wisata sungai Ciliwung. (foto : TEMPO/Eko Sis
Bogor, baranews.co - Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan para panglima komando utama (Pangkotama) TNI di Istana Bogor, Jumat pagi, 28 November 2014. Pertemuan dijadwalkan dimulai pada jam delapan pagi. Hingga saat ini, Jokowi belum tiba di lokasi. Baru terlihat beberapa menteri dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.
Sebelum acara dimulai, Moeldoko memberikan penjelasan singkat mengenai acara pertemuan hari ini. "Jadi pembukaan, lalu masing-masing panglima diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan pokok di wilayah masing-masing," kata Moeldoko di Istana Bogor, Jumat.
Moeldoko mengatakan yang diberi kesempatan menyampaikan pandangan antara lain Pangkostrad, Danjen Kopasus, dan 15 Pangdam Jaya. "Masing-masing diberi waktu tiga menit," kata Moeldoko.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung hingga waktu salat Jumat. Pada jam 14.00, Jokowi akan langsung bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam pertemuan ini di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamrizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Ananda Teresia/tempo/hes)
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini
Jumat, 28 November 2014 10:18 WIB
Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini
Jokowi menanam pohon didampingi Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo saat berkunjung ke markas Kopassus di Cijantung, Jakarta, (5/4). Kedatangan Jokowi untuk melihat kegiatan pengolahan sampah terpadu dan menyusuri sungai Ciliwung sebagai objek wisata sungai Ciliwung. (foto : TEMPO/Eko Sis
Bogor, baranews.co - Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan para panglima komando utama (Pangkotama) TNI di Istana Bogor, Jumat pagi, 28 November 2014. Pertemuan dijadwalkan dimulai pada jam delapan pagi. Hingga saat ini, Jokowi belum tiba di lokasi. Baru terlihat beberapa menteri dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.
Sebelum acara dimulai, Moeldoko memberikan penjelasan singkat mengenai acara pertemuan hari ini. "Jadi pembukaan, lalu masing-masing panglima diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan pokok di wilayah masing-masing," kata Moeldoko di Istana Bogor, Jumat.
Moeldoko mengatakan yang diberi kesempatan menyampaikan pandangan antara lain Pangkostrad, Danjen Kopasus, dan 15 Pangdam Jaya. "Masing-masing diberi waktu tiga menit," kata Moeldoko.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung hingga waktu salat Jumat. Pada jam 14.00, Jokowi akan langsung bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
Beberapa menteri Kabinet
Kerja hadir dalam pertemuan ini di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman
Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamrizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator bidang
Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Ananda Teresia/tempo/hes)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Minggu, 12 Oktober 2014
Surat terbuka buat presiden kami yang baru
Atas nama bangsa indonesia yang sedang berada di seantero Nusantara maupun yang tersebar diseluruh penjuru negara, ini adalah sebuah surat terbuka buat presiden kami yang baru, sebelumnya kami ucapkan selamat atas terpilihnya saudara sebagai presiden kami yang baru, seorang presiden yang kami berharap tidak hanya sekedar menduduki jabatan kursi RI1, tapi kami berharap saudara bisa menjadi pemimpin bagi kami seluruh rakyat indonesia, bahkan seluruh manusia di dunia. Kami percaya bahwa engkau bisa memberikan yang terbaik bagi kami, sebaliknya secara otomatis engkau akan mendapatkan berlipat kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan begitu maka engkau tidak perlu lagi korupsi untuk menaikan rasa gengsimu, dan engkau tidak perlu lagi berbuat curang untuk mendapatkan apa yang engkau mau, kami berpesan padamu agar engkau sukses dalam memegang jabatan kepresidenanmu, harum namamu saat menjadi presiden, berlanjut setelah usai masa tugasmu, bahkan namamu akan dikenang seribu tahun lamanya meskipun engkau telah tiada dan tulang dagingmu telah kembali menjadi tanah.
Pesan kami:
-
Menangislah saat engkau terima jabatanmu, tidak ada alasan yang bisa membuatmu tersenyum, karena 250 juta lebih rakyat indonesia berada dalam tanggung jawabmu, saat engkau tertidur nyenyak dikamar ber AC bisa jadi disudut sana ada yang sedang menggigil kedinginan tidur dijalanan tanpa tempat tinggal.
-
Harumkan namamu, ingatlah selalu bahwa bukan harta yang akan membuat namamu menjadi baik, bukanlah kekuasaan yang akan membuat namamu menjadi berwibawa, namamu akan dikenang harum karena banyaknya manfaat yang engkau beri untuk rakyat indonesia bahkan negara lain di dunia.
-
Jangan berprasangka bahwa dirimu adalah yang terbaik diantara kami, tapi engkau adalah yang paling pas sehingga dipilih oleh Tuhan yang maha esa untuk memimpin kami. jika sudah merasa bukan yang terbaik maka gerakanlah orang-orang yang lebih baik darimu untuk berkarya, berikan fasilitas yang pas bagi mereka agar engkau meraih kesuksesan dalam kepemimpinanmu.
-
Jangan pernah menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk kami, karena engkau adalah manusia seperti kami yang tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan yang maha Kaya, engkau hanya boleh menjanjikan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami, yaitu apabila kami beriman dan beramal baik maka Tuhan akan memberikan kekuasaan dan kemakmuran pada kami.
-
Nasehati dan arahkan kami ke jalan yang lurus, karena itulah yang akan membahagiakan hidup kami, itulah yang akan membuat kami tetap gembira saat hidup sedang susah, dan agar kami tidak terlena ketika hidup sedang mudah.
-
Jagalah rasa aman di negeri indonesia, gerakanlah tentaramu, mainkanlah gaya diplomasimu, agar kami bisa berkarya dalam suasana yang aman sehingga negara kita berada dalam keemasanya.
Selamat bertugas presidenku yang baru, semoga engkau mendapat kemudahan dalam menjalankan amanat besar dari Tuhan yang maha pengatur alam semesta. selamat berjuang dan semoga engkau bisa membimbing kami, menggerakan kami, memimpin seluruh rakyat indonesia agar beriman dan beramal baik sehingga menjadi negara yang makmur, aman sentosa
Sumber : Ilmusipil.com
Artikel : CDAPalem 3
Jumat, 04 Juli 2014
Tentang PPID
PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Tangerang No. 042/Kep-481-Huk/2011 tentang PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
Adapun tugas PPID adalah :
-
penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
-
pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
-
pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
-
penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
-
pengujian konsekuensi;
-
pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
-
penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebdjakan yang diambii untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Direktur Utama BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Dalam hal ini dipermaklumkan agar pemohon informasi public dapat memilah informasi yang diinginkan sehingga dapat menghubungi PPID di SKPD masing-masing. Sebagai contoh, bila pemohon informasi public menginginkan informasi public dengan isu lingkungan hidup, maka dapat menghubungi PPID yang berada di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang. Contoh lain, bila yang diinginkan adalah terkait KTP, Akta Kelahiran dan sejenisnya, maka dapat menghubungi PPID Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.
Untuk lebih lengkapnya terkait dengan kedudukan PPID di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka dapat dilihat di Peraturan Bupati Tangerang No. 042/Kep-481-Huk/2011.
Artikel : CDAPalem 3
Rabu, 02 Juli 2014
Anies: Perilaku Pendukung Mewakili Sifat yang Didukung
Surya Perkasa - 01 Juli 2014 08:45 wib
MI/Angga Yuniar
Metrotvnews.com, Jakarta: Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan mengingatkan, setiap orang memiliki beban moral dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, segala perilaku akan menunjukkan sifat dan gaya bekerja calon yang didukungnya.
Hal ini disampaikan menanggapi isu-isu hitam yang semakin sering beredar dengan berbagai instrumen. Mulai pesan singkat berantai, tabloid, hingga media massa. Salah satu yang disorot Anies adalah tabloid Obor Rakyat dan Martabat.
"Terus jika ini dikatakan, 'oh ini kan bukan dikerjakan oleh tim', harus dengan tegas saya katakan. Siapapun yang menggunakan kaos, pin, topi, bernama calonnnya, maka ia secara moral mewakili cara berpikir dan cara bekerja calon yang didukungnya," ucap Anies di kantor MetroTV, Jalan Kedoya Raya, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (1/7/2014).
Menurut Anies, semakin gencar fitnah yang ditujukan pad Jokowi, justru menunjukkan mereka kewalahan menghadapi Jokowi-JK. Serangan ini tidak akan berpengaruh banyak dalam dukungan, justru akan membuat masyarakat memahami model kepemimpinan keduanya, dari gaya kampanye masing-masing.
"Ada memberikan dampak kepada beberapa kelompok masyarakat di bawah. Tapi secara umum masyarakat sudah mengetahui hal ini. Jadi buat pak Jokowi, sudah bosan ya diserang," ujar Anies sembari tersenyum.
Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo tidak henti-hentinya diserang kampanye hitam. Sebelum Obor Rakyat selesai, kini tabloid Martabat muncul di Kalimantan Timur. Kedua tabloid yang tidak memiliki kejelasan terkait redaksi tersebut menyerang Jokowi dengan berbagai isu. Berbeda dengan Martabat yang isinya juga berusaha menyanjung pasangan Prabowo-Hatta. Beberapa media lokal Kaltim mendapatkan foto tim sukses Prabowo Hatta menyebarkan tabloid tersebut.
(Oje)
Artikel : CDAPalem 3
Tidak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Nyoblos di Pilpres
Achmad Zulfikar Fazli - 13 Juni 2014 22:01 wib
Ketua KPU Husni Kamil Manik. (Antara-Andika Wahyu)
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan ruang kepada pemilih untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2014 ini.
Meskipun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih tetap dapat melakukan pencoblosan di hari H.
Dengan catatan harus didaftarkan kepada kelurahan tempat asalnya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KPT) atau Kartu Keluarga, dan nanti akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Untuk masuk ke dalam DPK, KPU memberikan waktu kepada calon pemilih untuk mendaftarkan diri hingg 7 hari sebelum hari H.
Untuk pemilih yang baru berusia 17 pada hari H juga diberikan kelonggaran untuk menggunakan hak pilih dengan cara menunjukkan kartu identitas.
"Prinsip yang dibangun sekarang, apabila masih ada warna negara yang berhak memilih tapi belum tercatat DPT, masih bisa didaftar di DPK 7 hari sebelum hari H. Setelah itu jika masih ada juga misalnya yang menikah usianya di bawah 17 tahun atau baru berusia 17 tahun, bisa berpartisipasi hari H dengan menunjukkan KTP, paspor atau jenis lain yang diakui oleh negara," Jelas Husni di Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014).
Untuk DPT yang telah ditetapkan KPU saat ini merupakan hasil pemutakhiran yang dilakukan KPU berdasarkan DPT pemilu ditambah dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) dan data yang disampaikan Kemendagri yang mencatat warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun mulai 10 April hingga 9 Juli 2014.
Namun, KPU akan memverifikasi di lapangan terhadap data pemilih saat pemilu lalu dan catatan yang disampaikan kemendagri.
"itulah yang menjadi basis data yang diverifikasi oleh panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian mereka juga mendapat data yang ditemui di lapangan menyangkut data yang telah masuk dalam pencatatan yang dilakukan KPU tetapi sudah meninggal, berubah status dari masyarakat sipil ke anggota TNI/Polri, sudah pindah dari daerah tersebut. Semuanya dihapus oleh petugas PPS di desa/kelurahan," kata Husni.
Artikel : CDAPalem 3
Jumat, 28 Maret 2014
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut hak pilih atas 202.280 warga negara Indonesia (WNI)
HERUDIN
Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menerima dokumen dekrit dari Aktivis LSM yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia usai membacakan Dekrit Rakyat Indonesia jelang pelaksanaan Pemilu 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014). Dalam isi Dekrit Rakyat Indonesia tersebut para aktivis menyerukan kepada parpol, caleg, capres, cawapres agar melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat UUD 1945 serta mengutamakan penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat dalam program-programnya. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bukan PDI-P, Siapa Pemilik Domain Internet "Jokowi.id"?
Calon presiden yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, berbicara saat menyambut peserta kontingen tim Garuda Baru di Balaikota, Jakarta, Senin (24/3/2014). Jokowi berharap peserta bisa mengharumkan nama Indonesia dalam turnamen Piala Dunia Anak Jalanan atau Street Child Soccer World Cup (SCWC) 2014 di Rio De Jainero, Brasil. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
JAKARTA, KOMPAS.com — Nama domain internet "Jokowi.id" ternyata telah didaftarkan dan dibeli. Siapakah pemiliknya dan akan digunakan untuk apa?
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) mengakui bahwa alamat situs "Jokowi.id" telah didaftarkan pada Senin (24/3/2014). Namun, Pandi enggan mengungkap siapa pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut.
"Kami harus menjaga kerahasiaan. Kami tidak bisa memberitahukan siapa pendaftarnya. Yang jelas, kami menjamin pendaftaran bahwa nama domain ini sudah sesuai dengan semua aturan pendaftaran nama domain 'Apapun.id' pada periode Sunrise," kata Ketua Pandi Sigit Widodo saat dihubungi KompasTekno.
Periode Sunrise merupakan tahap pertama pendaftaran nama domain internet "Apapun.id" atau populer disebut "Anything.id". Pendaftaran dan penjualan nama domain ".id" di tahap ini secara eksklusif diperuntukkan bagi para pemegang merek, sejak 20 Januari sampai 17 April 2014. Hingga kini, sebanyak 285 nama domain internet ".id" telah dibeli oleh para pemegang merek.
KompasTekno melakukan penelusuran tentang pemilik nama domain internet "Jokowi.id". Ternyata, alamat tersebut bukan dibeli oleh partai pengusung Joko Widodo, PDI Perjuangan (PDI-P), melainkan oleh Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), sebuah organisasi masyarakat pendukung Jokowi.
Salah seorang Presidium Seknas Jokowi, Sammy Pangerapan, mengakui bahwa pihaknya telah membeli domain "Jokowi.id" dan diberi amanat secara resmi oleh Jokowi untuk mengelola situs tersebut.
Pihaknya bisa membeli nama domain itu karena telah mematenkan nama organisasi Seknas Jokowi. Singkatan Seknas Jokowi juga telah dipatenkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Nama domain tersebut akan kami gunakan untuk kepentingan Joko Widodo dalam pemilu dan kampanye lain setelah pemilu," kata Sammy. Situs "Jokowi.id" dijadwalkan mulai aktif setelah tanggal 17 April 2014.
Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, berharap bakal calon presiden lainnya dapat memanfaatkan nama domain dengan akhiran ".id" sebagai situs resmi. "Domain '.id' ini merupakan domain tepercaya. Jika menggunakan nama domain selain '.id', bisa saja lawan capres membuat situs palsu untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan capres yang bersangkutan," lanjut Sigit.
Pandi mempersilakan "Jokowi.id" untuk mulai diaktifkan setelah 17 April 2014 karena tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran domain internet ".id" bagi pemegang merek.
Sabtu, 15 Maret 2014
CAPRES PDI Perjuangan 2014-2019
"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).
"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.
Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya.
Para wartawan dan warga yang ada di sekitar tersebut langsung bertepuk tangan. "Alhamdulillah," kata mereka.
Postingan
