Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno

Jumat, 28 November 2014

Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno

JAKARTA, Baranews.co - Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul “Maaf Cakap, Inilah Jokowi”.

Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.

Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.

“Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara,” tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia dua hari lalu.

Dalam tajuk itu, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah “negara serumpun” harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan.

Di luar itu, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia, dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.

Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin.

“Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?” tulis tajuk tersebut.

Tindakan tegas TNI AL terhadap nelayan ilegal, hanya berselang beberapa hari selepas Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin.

“Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” kata presiden saat itu di Istana Negara pekan lalu.

Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. “Jadi rame nanti negara lain,” kata Jokowi berseloroh. (Ruang Pojok/dd)

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co

Sumber : http://baranews.co

---

Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran tentang cara untuk meningkatkan halaman ini.

Artikel : CDAPalem 3

Form Berlanggan Via eMail:

Anda akan secara otomatis menerima email setiap hari dengan konten terbaru Kami.

Silahkan masukkan E-Mail Anda pada kotak dibawah ini untuk mendapatkan Update terbaru Kami.

Delivered by FeedBurner

3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR

Jumat, 28 November 2014

3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR

Jakarta, baranews.co - Perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat semakin memanas. Setelah diserang Dewan Perwakilan Rakyat dengan rencana mengajukan hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak, Jokowi melarang menteri kabinet dan jajaran kementerian menghadiri rapat dengan DPR melalui surat edaran sejak awal November 2014.

Berikut ini tiga perseteruan antara Jokowi dan DPR yang dalam sepekan sudah menghebohkan publik.

1. Interpelasi BBM

Anggota DPR berencana mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Jokowi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bahkan anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan usulan penggunaan hak interpelasi bisa berujung pada penggunaan hak angket.

Bambang menjelaskan hak penyelidikan itu bisa digunakan jika pemerintah terbukti tidak menaati aturan. "Bisa saja mengarah ke angket," katanya di Jakarta, Senin, 24 November 2014. Menurut Bambang, kenaikan harga bahan bakar minyak merupakan domain pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah Jokowi menaikkan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Kondisi ini mendorong sejumlah fraksi dalam Koalisi Merah Putih bakal mengajukan hak interpelasi atau meminta penjelasan ihwal kenaikan itu.

Bambang mengatakan kenaikan harga BBM harus sejalan dengan panduan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. "Syaratnya, bisa naik kalau harga BBM dunia naik menjadi US$ 105," ujarnya. Kebijakan yang diambil pemerintah tidak menerapkan panduan itu.

Sebabnya, semua negara saat ini sedang mengalami euforia akibat penurunan harga minyak dunia. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah Jokowi justru sebaliknya. "Ada potensi pelanggaran UU APBN," katanya. Jika kesalahan itu terbukti, DPR akan menggunakan hak angket.

Untuk saat ini, kata Bambang, kenaikan harga BBM akan disikapi DPR dengan mendorong penggunaan hak interpelasi. Sebanyak 18 anggota telah menyatakan kesediaannya untuk membubuhkan tanda tangan. "Saya yakin ada lebih 25 anggota yang mau mendukung itu."

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyindir DPR yang berencana melayangkan hak interpelasi. "Kenapa sekian puluh kali pemerintah menaikkan BBM, kok, enggak pernah ada interpelasi, sekarang malah ada interpelasi," ujarnya di Ritz Carlton, Pacific Place, Selasa, 25 November 2014.

2. Larang Menteri ke DPR

Di tengah berkembangnya wacana DPR yang akan mengajukan hak interpelasi, Jokowi melarang para pembantunya menghadiri panggilan DPR. Larangan ini diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri. "Nanti kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014.

Menurut Jokowi, para menteri dan jajaran kementerian baru bisa menghadiri rapat bersama di Senayan jika perseteruan di Dewan benar-benar selesai. "Biar di sana rampung, baru silakan rapat bersama," ujarnya. "Kan, menteri juga baru sebulan kerja, dipanggil-panggil apanya?"

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sempat meminta Dewan menunda rapat dengan jajaran pejabat di kementeriannya. Rini menjelaskan permintaan penundaan rapat itu karena pihaknya menunggu islah di DPR selesai. "Pada dasarnya begini, ada dua kubu DPR. Kami berharap bisa bersatu jadi dapat berkomunikasi dengan baik," kata Rini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan surat edaran pelarangan menteri datang ke DPR bisa merugikan pemerintah sendiri. Sebabnya, tanpa DPR, pemerintah tak bisa mendapat anggaran. "Mereka mau dapat anggaran dari mana? Memangnya mereka mau ketuk APBN-P sendiri di Istana?" ujar Fadli.

Menurut Fadli, dalam konstitusi jelas tercantum fungsi kontrol DPR. Jika tak mau dikontrol, kata dia, berarti pemerintah mengingkari konstitusi. Meski para menteri baru bekerja sebulan, bukan alasan untuk tidak memberi penjelasan. "Kalau sampai tiga kali tak datang, bisa dipanggil paksa," ujar Fadli.

Fadli yakin masalah antara pemerintah dan DPR akan selesai dalam waktu dekat. Sebabnya, kondisi di parlemen sudah sangat kondusif. "Semua komisi juga hampir penuh, tinggal satu fraksi yang belum menyerahkan nama," katanya. "Saya harap pemerintah mau merevisi surat edaran ini."

3. DPR Tolak Calon Ketua KPK

Entah ada hubungannya atau tidak dengan surat edaran larangan ke DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tak hadir dalam rapat dengar pendapat persiapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 24 November 2014. Yasonna mengaku harus menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo pada waktu yang sama.

"Dengan hormat kami sampaikan bahwa kami tidak dapat hadir pada rapat kerja dimaksud karena waktu yang bersamaan kami sedang menghadiri acara rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya rapat kerja dimaksud dapat dijadwalkan kembali," kata Yasonna dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR.

Surat tersebut ditunjukkan oleh Komisi Hukum kepada wartawan sebelum rapat dimulai, Senin, 24 November 2014. Meski Yasonna tak hadir, Ketua Komisi Azis Syamsuddin tetap menggelar rapat yang dihadiri beberapa anggota dan tim panitia seleksi. "Kita abaikan saja ketidakhadiran beliau," ujar Azis sebelum membuka rapat sekitar pukul 10.30 WIB.

Panitia seleksi yang hadir yaitu Ketua Tim Amir Syamsuddin dan beberapa anggota, di antaranya Imam Prasodjo, Komaruddin Hidayat, dan Farouk Muhammad. Pansel mengumumkan dua calon pimpinan KPK, Bussyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. "Berdasarkan surat keputusan presiden dan rapat paripurna, diputuskan dua nama itu," kata Amir.

Sejumlah anggota Komisi Hukum mempertanyakan sosok dua pimpinan KPK yang telah dipilih tim panitia seleksi dan disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Masyarakat perlu tahu mengapa tiba-tiba ada dua orang hebat ini. Itu dulu keputusan presiden dan DPR lama, padahal kami yang baru juga perlu tahu," kata Ali Umri, anggota Komisi Hukum dari Partai NasDem.

Dengan alasan transparansi, Ali ingin agar pansel menggelar kembali seleksi dan membatalkan keputusan pemilihan pimpinan KPK terpilih, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Hal senada diungkapkan oleh Wihadi wiyanto dari Partai Gerindra. "Ini Menteri Yasonna tak datang, berarti ada ketidakseriusan menteri menangani ini. Kita harus memilih ulang," kata Wihadi. RIKY FERDIANTO | TIKA PRIMANDARI | PUTRI ADITYOWATI | BC/tempo.co

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co

Sumber : http://baranews.co

---

Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran tentang cara untuk meningkatkan halaman ini.

Artikel : CDAPalem 3

Form Berlanggan Via eMail:

Anda akan secara otomatis menerima email setiap hari dengan konten terbaru Kami.

Silahkan masukkan E-Mail Anda pada kotak dibawah ini untuk mendapatkan Update terbaru Kami.

Delivered by FeedBurner

Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit

Jumat, 28 November 2014 13:27 WIB

Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit

Presiden Jokowi. (foto : 2014 merdeka.com/arie basuki)

Bogor, baranews.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membicarakan banyak hal di dalam pertemuan seluruh Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI di Istana Bogor hari ini. Jokowi menyampaikan perlunya rencana besar TNI ke depan hingga 100 tahun mendatang.

"Rencana besar TNI seperti apa. Tidak ada 5 tahun, 10 tahun tapi 25, 50-100 tahun lagi ke depan kayak apa," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (28/11).

Menurut Jokowi, nantinya rencana tersebut akan di break down dalam setahun atau lima tahun. "Sehingga kelihatan kita ini akan berjalan ke arah mana, visi yang mana," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, para Pangkotama pun sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh TNI. Seperti terkait kesejahteraan prajurit TNI.

"Tadi disampaikan oleh panglima, keadaan kita ini seperti apa yang di kodam. Baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, mengenai perumahan, gaji, mengenai yang di timur Papua-Maluku, tunjangan kemahalan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menanyakan mengapa persoalan illegal fishing dan illegal logging selama ini belum tersentuh. Selain itu, juga menanyakan kondisi alutsista serta dampak kenaikan harga BBM.

"Juga mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM-nya seperti apa kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah kita sampaikan," ujarnya.

Jokowi meminta hal-hal tersebut segera diselesaikan. Jokowi akan meminta laporan tugas-tugas yang harus diselesaikan TNI tersebut setiap 3-4 bulan sekali. Termasuk pembicaraan kebijakan strategis yang harus dilakukan pemerintah dengan TNI.

"Dalam pertemuan selanjutnya (kebijakan strategis) karena kita akan sering bertemu. Tiap 3 atau 4 bulan. Tadi kan baru menyampaikan masalah-masalah," imbuh Jokowi. (Putri Artika R/merdeka/dn)

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co

Sumber : http://baranews.co

---

Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran tentang cara untuk meningkatkan halaman ini.

Artikel : CDAPalem 3

Form Berlanggan Via eMail:

Anda akan secara otomatis menerima email setiap hari dengan konten terbaru Kami.

Silahkan masukkan E-Mail Anda pada kotak dibawah ini untuk mendapatkan Update terbaru Kami.

Delivered by FeedBurner

Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius

Jumat, 28 November 2014 13:32 WIB

Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius

Presiden Jokowi umumkan harga BBM baru (Repro: kompas.com/TRIBUN NEWS / DANY PERMANA)

Jakarta, baranews.co - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai jenius. Peneliti The Finance Research Eko B Supriyanto menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan saat ini, maka akan berakibat pada kerusakan di seluruh elemen perkonomian.

"Kenaikan harga BBM ini jenius. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di seluruh elemen. Yang kena nanti inflasi dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisa ndelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).

Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik keputusan pemerintah yang memotong subsidi premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2000 tersebut. Ia memprediksi efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama.

"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia.

Menurut Eko, saat ini perkonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika Pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.

"Asal BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.

Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar Juni tahun depan. "Asal kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor2-sektor produktif," ujar Eko.

Pada 17 November lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni preium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter. (Icha Rastika/kompas.com/bh).

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co

Sumber : http://baranews.co

---

Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran tentang cara untuk meningkatkan halaman ini.

Artikel : CDAPalem 3

Form Berlanggan Via eMail:

Anda akan secara otomatis menerima email setiap hari dengan konten terbaru Kami.

Silahkan masukkan E-Mail Anda pada kotak dibawah ini untuk mendapatkan Update terbaru Kami.

Delivered by FeedBurner

Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho

Jumat, 28 November 2014

Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho

Kunjungan Kerja Jokowi (foto : suara.com)

Kepulauan Meranti, baranews.co - Presiden Joko Widodo menolak penyambutan istimewa yang menghabiskan banyak biaya saat berkunjung ke Desa Sungitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Rabu (27/11/2014).

"Sebenarnya kami sudah menyiapkannya, namun Presiden memang tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan," kata Kasubbag Protokol Humas Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, M Mustafa Zaran kepada pers lewat sambungan telepon, Jumat (28/11/2014).

Ketika itu, katanya, Jokowi menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan acara pesta yang harus disambut secara istimewa.

Mustafa mengatakan bahwa hal itu memang arahan dari pihak Protokol Istana dan Paspampres kepada pemerintah daerah sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo yang apa adanya, tidak berlebihan.

Ia mengatakan bahwa pihak Protokoler Istana juga tidak mau ada baliho-baliho dari mana pun datangnya di lokasi kegiatan blusukan Presiden.

"Kunjungan itu kan blusukan, jadi gak ada pakai tenda, gak ada pakai apa-apa," katanya.

Presiden tiba di Pekanbaru menggunakan pesawat Kepresidenan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada Rabu (26/11/2014) sekitar pukul 13.11 WIB.

Jokowi ketika itu langsung terbang menggunakan helikopter menuju Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meninjau lahan bekas terbakar serta berbincang langsung dengan masyarakat korban polusi asap di sana.

Namun helikopter Jokowi ketika itu terpaksa putar balik akibat cuaca buruk. Presiden kembali terbang ke Meranti pada Kamis (27/11/2014) dan akhirnya mendarat di desa tujuan.

Di lokasi tujuan, Jokowi langsung berbincang-bincang dengan masyarakat dan melanjutkannya dengan blusukan ke kawasan gambut.

Jokowi mengajak masyarakat di sana untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan penyebab polusi asap yang selama ini terjadi secara rutin. (Ruben Setiawan/suara/hes)

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co

Sumber : http://baranews.co

---

Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran tentang cara untuk meningkatkan halaman ini.

Artikel : CDAPalem 3

Form Berlanggan Via eMail:

Anda akan secara otomatis menerima email setiap hari dengan konten terbaru Kami.

Silahkan masukkan E-Mail Anda pada kotak dibawah ini untuk mendapatkan Update terbaru Kami.

Delivered by FeedBurner

Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini

Jumat, 28 November 2014 10:18 WIB

Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini

Jokowi menanam pohon didampingi Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo saat berkunjung ke markas Kopassus di Cijantung, Jakarta, (5/4). Kedatangan Jokowi untuk melihat kegiatan pengolahan sampah terpadu dan menyusuri sungai Ciliwung sebagai objek wisata sungai Ciliwung. (foto : TEMPO/Eko Sis

Bogor, baranews.co - Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan para panglima komando utama (Pangkotama) TNI di Istana Bogor, Jumat pagi, 28 November 2014. Pertemuan dijadwalkan dimulai pada jam delapan pagi. Hingga saat ini, Jokowi belum tiba di lokasi. Baru terlihat beberapa menteri dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Sebelum acara dimulai, Moeldoko memberikan penjelasan singkat mengenai acara pertemuan hari ini. "Jadi pembukaan, lalu masing-masing panglima diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan pokok di wilayah masing-masing," kata Moeldoko di Istana Bogor, Jumat.

Moeldoko mengatakan yang diberi kesempatan menyampaikan pandangan antara lain Pangkostrad, Danjen Kopasus, dan 15 Pangdam Jaya. "Masing-masing diberi waktu tiga menit," kata Moeldoko.

Pertemuan dijadwalkan berlangsung hingga waktu salat Jumat. Pada jam 14.00, Jokowi akan langsung bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam pertemuan ini di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamrizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Ananda Teresia/tempo/hes)

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co

Sumber : baranews.co

---

Tolong beritahu kami jika Anda memiliki saran tentang cara untuk meningkatkan halaman ini.

Artikel : CDAPalem 3

Form Berlanggan Via eMail:

Anda akan secara otomatis menerima email setiap hari dengan konten terbaru Kami.

Silahkan masukkan E-Mail Anda pada kotak dibawah ini untuk mendapatkan Update terbaru Kami.

Delivered by FeedBurner

Pengumuman Penting Bagi Pengguna Template (3)....!!!!!!

Selamat malam teman-teman blogger semua...! Lama saya tidak menyapa kalian semua, karena sesuatu hal, saya pribadi tidak bisa melakukan aktivitas blogging seperti biasa. Pertama saya mau minta maaf kepada seluruh pengunjung blog ini, khususnya bagi teman-teman pengguna template Creating Website, karena komentar atau pertanyaan seputar template belum bisa saya jawab karena kesibukan saya di dunia nyata. Kedua, saya juga meminta maaf karena untuk kesekian kalinya google code saya kena banned lagi, dan ini sangat membuat tidak nyaman bagi pengguna template.

Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya menyempatkan diri untuk memberikan solusi bagi para pengguna template creating website, agar blognya bisa berfungsi normal kembali. Langsung saja, karena waktu saya juga terbatas karena setelah ini saya ada kegiatan lain, maklum pindah kerja di tempat baru banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika Anda membuka blog dan menemukan peringatan seperti gambar di bawah ini :

Gambar diatas menunjukkan akun Google Code dengan alamat https://masolis-javascript.googlecode.com sudah tidak bisa berfungsi lagi karena di-banned Google. Saya sudah menyiapkan 4 akun lagi di Google Code dibagi untuk semua template, sehingga tidak semua template nantinya menggunakan satu akun dari Google Code. Hal ini untuk mengantisipasi jika akun Google Code kena banned lagi.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk membuat blog Anda normal kembali.

1. Masuk ke Blogger dengan akun Anda

2. Kemudian pilih Template >> Edit HTML >> Proceed

3. Jangan lupa untuk mencentang kotak kecil Expand Widget Templates.

4. Selanjutnya cari semua URL script yang berawalan : https://masolis-javascript.googlecode.com

5. Setelah ketemu ganti dengan URL script ini : https://johny-bandel.googlecode.com

6. Saya berikan contoh, misalnya URL script di bawah ini :

https://masolis-javascript.googlecode.com/svn/trunk/relatedpost.js

Anda tinggal mengganti (masolis sampai com) dengan URL script berikut :

https://johny-bandel.googlecode.com/svn/trunk/relatedpost.js

7. Ingat...!! Temukan semua URL script dengan awalan https://masolis-javascript.googlecode.com pada template Anda seperti contoh diatas dan ganti dengan.https://johny-bandel.googlecode.com

8. Terakhir, save template

Demikian tadi penjelasan singkat saya tentang cara untuk menghilangkan peringatan seperti gambar diatas. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, saya pribadi tidak menginginkan hal ini terjadi lagi, dan sewaktu-waktu akun Google Code saya yang baru bisa kena banned lagi. Oleh karena itu, untuk lebih aman Anda silahkan membuat akun di Google Code sendiri dan simpan semua script yang ada pada template Anda pada situs Google Code yang sudah Anda buat, bagi yang belum mengetahui caranya, silahkan baca dipostingan ini. Sekian semoga bermanfaat.

Note :

1. Bagi Anda yang belum memodifikasi template, silahkan download ulang.

2. https://maskolis.googlecode.com, https://johny-blogger.googlecode.com, https://maskolis-blogger.googlecode.com dan https://johny-kenthir.googlecode.com sudah di-banned lagi ganti dengan :

3. Sambil nyari hosting lain selain Google Code sementara ini dulu

Download Javascript Bagi Pengguna Template Creating Website

Sumber : http://www.maskolis.com/