Senin, 16 Januari 2017
Berita Perang Suriah: Kelompok pemberontak untuk menghadiri pembicaraan damai Astana
Diskusi, dijadwalkan 23 Januari berniat untuk membangun sebuah gencatan senjata nasional yang sebagian besar telah diadakan meskipun meningkatnya kekerasan di beberapa battlefronts dalam beberapa hari terakhir.
Mohammad Alloush, seorang tokoh terkemuka dalam kelompok Jaish al-Islam, mengatakan pada hari Senin ia akan memimpin delegasi pemberontak ke pertemuan. Dia mengatakan para pemberontak akan pembicaraan untuk "menetralkan peran kriminal" dari Iran dalam konflik Suriah.
"Semua kelompok pemberontak akan (ke Astana). Semua orang telah setuju," Alloush kepada kantor berita AFP.
"Astana adalah proses untuk mengakhiri pertumpahan darah oleh rezim dan sekutunya. Kami ingin mengakhiri rangkaian kejahatan."
Keputusan pemberontak faksi 'untuk mengirim delegasi ke pembicaraan Astana datang setelah lima hari perundingan di ibukota Turki, Ankara. The High Negosiasi Komite, blok oposisi utama Suriah, juga mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan memperluas dukungan untuk delegasi militer anti-pemerintah yang menghadiri pembicaraan.
Tapi situs berita oposisi Shaam Jaringan melaporkan pada hari Senin bahwa sejumlah kelompok pemberontak lainnya, termasuk Ahrar al-Sham, salah satu kekuatan pertempuran utama di tanah, telah memutuskan untuk menjauh dari pembicaraan mendatang.
"Pada titik waktu ini, enam tahun dalam perang ini, brigade yang berbeda masih tidak dapat berbicara dengan satu suara ketika datang ke Suriah," Al Jazeera Stefanie Dekker, melaporkan dari kamp pengungsi Nizil di Turki, kata.
Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengatakan pemerintahnya siap untuk menghadiri pertemuan Astana dan " membahas segala sesuatu ".
Namun, faksi-faksi yang berpartisipasi mengatakan pada hari Senin bahwa hanya masalah kemanusiaan dan gencatan senjata saat ini - dan tidak mungkin solusi politik - yang pada agenda.
Zakaria Malahifji, dari kelompok pemberontak Fastaqim, mengatakan: "Sebagian besar kelompok memutuskan untuk menghadiri Diskusi akan berada di gencatan senjata [dan] isu kemanusiaan - pengiriman bantuan, pelepasan tahanan.."
Pertemuan Astana diselenggarakan oleh Rusia dan Turki - dua negara yang telah mendukung sisi berlawanan dari konflik Suriah selama bertahun-tahun tetapi telah bekerja erat dalam beberapa pekan terakhir untuk mengakhiri pertumpahan darah.
Seorang pejabat di kelompok pemberontak Tentara Suriah Bebas yang setuju untuk berpartisipasi dalam pembicaraan kepada kantor berita Reuters, Senin pertemuan itu akan "menjadi ujian bagi Rusia sebagai penjamin". Dia menolak untuk diidentifikasi karena kelompok pemberontak belum menunjuk seorang juru bicara.
Jika pertemuan Astana berhasil, mereka bisa pertanda baik untuk negosiasi PBB-host segar tentang konflik bulan depan di Swiss Jenewa.
Beberapa putaran pembicaraan damai yang diselenggarakan oleh PBB telah gagal menghasilkan solusi politik bagi konflik.
Gencatan senjata, yang dimulai di Suriah pada tanggal 30 Desember untuk membuka jalan bagi perundingan damai baru, tidak termasuk Negara Islam Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai ISIS) kelompok dan Jabhat Fateh al-Sham, yang berganti nama dari al-Nusra depan setelah memutuskan hubungan dengan al-Qaeda tahun lalu.
Rusia, sekutu Assad paling kuat, mengatur upaya diplomatik baru dalam gerakan setelah pemberontak Suriah mengalami kekalahan besar bulan lalu dengan kehilangan kabupaten yang dikuasai pemberontak dari Aleppo timur.
Mevlut Cavusoglu, menteri luar negeri Turki, mengatakan pada Sabtu bahwa Ankara dan Moskow telah memutuskan untuk mengundang Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan Astana. Seorang juru bicara Kremlin tidak mengkonfirmasi bahwa pada hari Senin.
Seperti pembicaraan damai tahun lalu, kelompok Kurdi yang kuat yang mengendalikan wilayah yang luas dari Suriah utara sedang dikeluarkan dari pembicaraan sejalan dengan keinginan Turki.
Suriah telah dilanda kekerasan sejak protes luas Maret 2011 menyerukan pemecatan Assad.
Lebih dari 310.000 orang telah tewas dan lebih dari setengah penduduk telah dipaksa untuk melarikan diri.
Berita Timur Tengah
Jumat, 28 November 2014
Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh, Menko Polhukam: Itu Kebijakan yang Tegas
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh, Menko Polhukam: Itu Kebijakan yang Tegas
Jumat, 28 November 2014
Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh, Menko Polhukam: Itu Kebijakan yang Tegas
Presiden Joko Widodo mempresentasikan soal Indonesia di KTT APEC di Beijing, Tiongkok. (foto: news.xinhuanet.com)
JAKARTA, Baranews.co - Media Online 'Utusan Malaysia' menyebut Presiden Jokowi adalah pemimpin yang angkuh terkait kebijakan penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia. Menko Polhukam Tedjo Edhy menilai, kebijakan Jokowi itu adalah kebijakan yang tegas.
"Pak Jokowi bukan angkuh tapi tegas, kenapa orang kita digantung di sana, siapa yang angkuh sekarang. Media Malaysia mengatakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana? Berbuat kesalahan di sini kok nggak boleh ditenggelamkan. Resiprokal (saling berbalas-red) dong," tegas Menko Tedjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).
Tedjo menilai seharusnya media Malaysia itu juga berpikir mengapa mereka melakukan suatu hukuman ke WNI yang melanggar di negerinya, tetapi Indonesia tidak. "Jangan mikir ke dirinya sendri, mereka boleh melakukan sesuatu ke warga kita lalu kenapa kita nggak boleh. Mereka juga mengobok-ngobok kekayaan laut yang ada di kita. Kita harus tegas presiden Jokowi tegas, bukan angkuh kalau kita balik ke Malaysia ngga mau juga," paparnya.
Tedjo juga menjelaskan bahwa kapal asing yang ditenggelamkan adalah kapal yang melanggar batas laut, tidak memiliki surat-surat, dan bukan nelayan Indonesia, tetapi pakai bendera Indonesia.
"Ada dasar hukumnya, nggak ada masalah. Ini
negara kita. Jangan diatur oleh orang asing," tutupnya. (Mega Putra Ratya/detikNews/jc)
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita
terkini lewat m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Pemerintah Minta DPR Terima Perpu Pilkada
Jumat, 28 November 2014 15:14 WIB
Pemerintah Minta DPR Terima Perpu Pilkada
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan. (foto : TEMPO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta, baranews.co - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah digunakan untuk pilkada serentak 2015.
Ini karena pilkada 2015 sudah di depan mata. "Dewan sebaiknya berjiwa besar untuk menerima perpu sehingga tidak macet, dan tetap terlaksana," ujar Djohermansyah di kantornya, Jakarta, Jumat, 28 November 2014.
Menurut Djohermansyah, apabila DPR memutuskan membatalkan perpu, pihaknya mempunyai draf pilkada tidak langsung yang tinggal diajukan ke DPR.
Persiapan pilkada tidak langsung, kata dia, lebih sederhana dibanding pilkada langsung. "Masalahnya, kalau pembahasan berlarut-larut dan ditolak padahal pilkada 2015 di depan mata," ujar Djohermansyah.
Pada 2015, tercatat 204
daerah harus menggelar pilkada. Saat ini, KPU mulai melakukan persiapan pilkada
mengacu pada Perpu. KPU dan pemerintah berencana menggelar pilkada serentak pada
November 2015, namun mereka harus menunggu keputusan Dewan. (Tika Primandari/tempo/dn)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR
Jumat, 28 November 2014
3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR
Jakarta, baranews.co - Perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat semakin memanas. Setelah diserang Dewan Perwakilan Rakyat dengan rencana mengajukan hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak, Jokowi melarang menteri kabinet dan jajaran kementerian menghadiri rapat dengan DPR melalui surat edaran sejak awal November 2014.
Berikut ini tiga perseteruan antara Jokowi dan DPR yang dalam sepekan sudah menghebohkan publik.
1. Interpelasi BBM
Anggota DPR berencana mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Jokowi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bahkan anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan usulan penggunaan hak interpelasi bisa berujung pada penggunaan hak angket.
Bambang menjelaskan hak penyelidikan itu bisa digunakan jika pemerintah terbukti tidak menaati aturan. "Bisa saja mengarah ke angket," katanya di Jakarta, Senin, 24 November 2014. Menurut Bambang, kenaikan harga bahan bakar minyak merupakan domain pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah Jokowi menaikkan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Kondisi ini mendorong sejumlah fraksi dalam Koalisi Merah Putih bakal mengajukan hak interpelasi atau meminta penjelasan ihwal kenaikan itu.
Bambang mengatakan kenaikan harga BBM harus sejalan dengan panduan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. "Syaratnya, bisa naik kalau harga BBM dunia naik menjadi US$ 105," ujarnya. Kebijakan yang diambil pemerintah tidak menerapkan panduan itu.
Sebabnya, semua negara saat ini sedang mengalami euforia akibat penurunan harga minyak dunia. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah Jokowi justru sebaliknya. "Ada potensi pelanggaran UU APBN," katanya. Jika kesalahan itu terbukti, DPR akan menggunakan hak angket.
Untuk saat ini, kata Bambang, kenaikan harga BBM akan disikapi DPR dengan mendorong penggunaan hak interpelasi. Sebanyak 18 anggota telah menyatakan kesediaannya untuk membubuhkan tanda tangan. "Saya yakin ada lebih 25 anggota yang mau mendukung itu."
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyindir DPR yang berencana melayangkan hak interpelasi. "Kenapa sekian puluh kali pemerintah menaikkan BBM, kok, enggak pernah ada interpelasi, sekarang malah ada interpelasi," ujarnya di Ritz Carlton, Pacific Place, Selasa, 25 November 2014.
2. Larang Menteri ke DPR
Di tengah berkembangnya wacana DPR yang akan mengajukan hak interpelasi, Jokowi melarang para pembantunya menghadiri panggilan DPR. Larangan ini diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri. "Nanti kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014.
Menurut Jokowi, para menteri dan jajaran kementerian baru bisa menghadiri rapat bersama di Senayan jika perseteruan di Dewan benar-benar selesai. "Biar di sana rampung, baru silakan rapat bersama," ujarnya. "Kan, menteri juga baru sebulan kerja, dipanggil-panggil apanya?"
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sempat meminta Dewan menunda rapat dengan jajaran pejabat di kementeriannya. Rini menjelaskan permintaan penundaan rapat itu karena pihaknya menunggu islah di DPR selesai. "Pada dasarnya begini, ada dua kubu DPR. Kami berharap bisa bersatu jadi dapat berkomunikasi dengan baik," kata Rini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan surat edaran pelarangan menteri datang ke DPR bisa merugikan pemerintah sendiri. Sebabnya, tanpa DPR, pemerintah tak bisa mendapat anggaran. "Mereka mau dapat anggaran dari mana? Memangnya mereka mau ketuk APBN-P sendiri di Istana?" ujar Fadli.
Menurut Fadli, dalam konstitusi jelas tercantum fungsi kontrol DPR. Jika tak mau dikontrol, kata dia, berarti pemerintah mengingkari konstitusi. Meski para menteri baru bekerja sebulan, bukan alasan untuk tidak memberi penjelasan. "Kalau sampai tiga kali tak datang, bisa dipanggil paksa," ujar Fadli.
Fadli yakin masalah antara pemerintah dan DPR akan selesai dalam waktu dekat. Sebabnya, kondisi di parlemen sudah sangat kondusif. "Semua komisi juga hampir penuh, tinggal satu fraksi yang belum menyerahkan nama," katanya. "Saya harap pemerintah mau merevisi surat edaran ini."
3. DPR Tolak Calon Ketua KPK
Entah ada hubungannya atau tidak dengan surat edaran larangan ke DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tak hadir dalam rapat dengar pendapat persiapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 24 November 2014. Yasonna mengaku harus menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo pada waktu yang sama.
"Dengan hormat kami sampaikan bahwa kami tidak dapat hadir pada rapat kerja dimaksud karena waktu yang bersamaan kami sedang menghadiri acara rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya rapat kerja dimaksud dapat dijadwalkan kembali," kata Yasonna dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR.
Surat tersebut ditunjukkan oleh Komisi Hukum kepada wartawan sebelum rapat dimulai, Senin, 24 November 2014. Meski Yasonna tak hadir, Ketua Komisi Azis Syamsuddin tetap menggelar rapat yang dihadiri beberapa anggota dan tim panitia seleksi. "Kita abaikan saja ketidakhadiran beliau," ujar Azis sebelum membuka rapat sekitar pukul 10.30 WIB.
Panitia seleksi yang hadir yaitu Ketua Tim Amir Syamsuddin dan beberapa anggota, di antaranya Imam Prasodjo, Komaruddin Hidayat, dan Farouk Muhammad. Pansel mengumumkan dua calon pimpinan KPK, Bussyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. "Berdasarkan surat keputusan presiden dan rapat paripurna, diputuskan dua nama itu," kata Amir.
Sejumlah anggota Komisi Hukum mempertanyakan sosok dua pimpinan KPK yang telah dipilih tim panitia seleksi dan disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Masyarakat perlu tahu mengapa tiba-tiba ada dua orang hebat ini. Itu dulu keputusan presiden dan DPR lama, padahal kami yang baru juga perlu tahu," kata Ali Umri, anggota Komisi Hukum dari Partai NasDem.
Dengan alasan
transparansi, Ali ingin agar pansel menggelar kembali seleksi dan membatalkan
keputusan pemilihan pimpinan KPK terpilih, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.
Hal senada diungkapkan oleh Wihadi wiyanto dari Partai Gerindra. "Ini Menteri
Yasonna tak datang, berarti ada ketidakseriusan menteri menangani ini. Kita
harus memilih ulang," kata Wihadi. RIKY FERDIANTO | TIKA PRIMANDARI | PUTRI
ADITYOWATI | BC/tempo.co
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
di kutip dari Sumber : http://baranews.co
Penulis Kutipan.H.Rachmat.F
Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno
Jumat, 28 November 2014
Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno
JAKARTA, Baranews.co - Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul “Maaf Cakap, Inilah Jokowi”.
Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.
Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.
“Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara,” tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia dua hari lalu.
Dalam tajuk itu, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah “negara serumpun” harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan.
Di luar itu, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia, dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.
Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin.
“Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?” tulis tajuk tersebut.
Tindakan tegas TNI AL terhadap nelayan ilegal, hanya berselang beberapa hari selepas Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin.
“Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” kata presiden saat itu di Istana Negara pekan lalu.
Presiden meyakini sikap
keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara
masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. “Jadi rame
nanti negara lain,” kata Jokowi berseloroh. (Ruang Pojok/dd)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit
Jumat, 28 November 2014 13:27 WIB
Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit
Presiden Jokowi. (foto : 2014 merdeka.com/arie basuki)
Bogor, baranews.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membicarakan banyak hal di dalam pertemuan seluruh Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI di Istana Bogor hari ini. Jokowi menyampaikan perlunya rencana besar TNI ke depan hingga 100 tahun mendatang.
"Rencana besar TNI seperti apa. Tidak ada 5 tahun, 10 tahun tapi 25, 50-100 tahun lagi ke depan kayak apa," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (28/11).
Menurut Jokowi, nantinya rencana tersebut akan di break down dalam setahun atau lima tahun. "Sehingga kelihatan kita ini akan berjalan ke arah mana, visi yang mana," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, para Pangkotama pun sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh TNI. Seperti terkait kesejahteraan prajurit TNI.
"Tadi disampaikan oleh panglima, keadaan kita ini seperti apa yang di kodam. Baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, mengenai perumahan, gaji, mengenai yang di timur Papua-Maluku, tunjangan kemahalan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menanyakan mengapa persoalan illegal fishing dan illegal logging selama ini belum tersentuh. Selain itu, juga menanyakan kondisi alutsista serta dampak kenaikan harga BBM.
"Juga mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM-nya seperti apa kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah kita sampaikan," ujarnya.
Jokowi meminta hal-hal tersebut segera diselesaikan. Jokowi akan meminta laporan tugas-tugas yang harus diselesaikan TNI tersebut setiap 3-4 bulan sekali. Termasuk pembicaraan kebijakan strategis yang harus dilakukan pemerintah dengan TNI.
"Dalam pertemuan
selanjutnya (kebijakan strategis) karena kita akan sering bertemu. Tiap 3 atau 4
bulan. Tadi kan baru menyampaikan masalah-masalah," imbuh Jokowi. (Putri Artika
R/merdeka/dn)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
di kutip dari Sumber : http://baranews.co
Penulis Kutipan, Rachmat.F
Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius
Jumat, 28 November 2014 13:32 WIB
Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius
Presiden Jokowi umumkan harga BBM baru (Repro: kompas.com/TRIBUN NEWS / DANY PERMANA)
Jakarta, baranews.co - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai jenius. Peneliti The Finance Research Eko B Supriyanto menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan saat ini, maka akan berakibat pada kerusakan di seluruh elemen perkonomian.
"Kenaikan harga BBM ini jenius. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di seluruh elemen. Yang kena nanti inflasi dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisa ndelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).
Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik keputusan pemerintah yang memotong subsidi premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2000 tersebut. Ia memprediksi efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama.
"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia.
Menurut Eko, saat ini perkonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika Pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.
"Asal BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.
Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar Juni tahun depan. "Asal kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor2-sektor produktif," ujar Eko.
Pada 17 November lalu,
Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan
harga BBM bersubsidi, yakni preium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp
8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik
menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter. (Icha Rastika/kompas.com/bh).
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho
Jumat, 28 November 2014
Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho
Kunjungan Kerja Jokowi (foto : suara.com)
Kepulauan Meranti, baranews.co - Presiden Joko Widodo menolak penyambutan istimewa yang menghabiskan banyak biaya saat berkunjung ke Desa Sungitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Rabu (27/11/2014).
"Sebenarnya kami sudah menyiapkannya, namun Presiden memang tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan," kata Kasubbag Protokol Humas Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, M Mustafa Zaran kepada pers lewat sambungan telepon, Jumat (28/11/2014).
Ketika itu, katanya, Jokowi menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan acara pesta yang harus disambut secara istimewa.
Mustafa mengatakan bahwa hal itu memang arahan dari pihak Protokol Istana dan Paspampres kepada pemerintah daerah sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo yang apa adanya, tidak berlebihan.
Ia mengatakan bahwa pihak Protokoler Istana juga tidak mau ada baliho-baliho dari mana pun datangnya di lokasi kegiatan blusukan Presiden.
"Kunjungan itu kan blusukan, jadi gak ada pakai tenda, gak ada pakai apa-apa," katanya.
Presiden tiba di Pekanbaru menggunakan pesawat Kepresidenan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada Rabu (26/11/2014) sekitar pukul 13.11 WIB.
Jokowi ketika itu langsung terbang menggunakan helikopter menuju Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meninjau lahan bekas terbakar serta berbincang langsung dengan masyarakat korban polusi asap di sana.
Namun helikopter Jokowi ketika itu terpaksa putar balik akibat cuaca buruk. Presiden kembali terbang ke Meranti pada Kamis (27/11/2014) dan akhirnya mendarat di desa tujuan.
Di lokasi tujuan, Jokowi langsung berbincang-bincang dengan masyarakat dan melanjutkannya dengan blusukan ke kawasan gambut.
Jokowi mengajak
masyarakat di sana untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan dan
hutan penyebab polusi asap yang selama ini terjadi secara rutin. (Ruben Setiawan/suara/hes)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
BaraJP: Coba Lengserkan Jokowi, Berhadapan dengan Rakyat
BaraJP: Coba Lengserkan Jokowi, Berhadapan dengan Rakyat
Jokowi didukung Rakyat, seperti terlihat dalam konser di Gelora Bung Karno (GBK) sepekan sebelum Pilpres. (Ist)
JAKARTA,Baranews.co - Pihak yang berpikiran hendak melengserkan Jokowi dalam dua tahun ini, hendaknya mengaca diri, pemilik negeri ini adalah seluruh rakyat. Jangan ada yang berpikiran angkuh seakan-akan bisa mengatur rakyat melawan Jokowi.
"Siapa saja yang mencoba melengserkan Jokowi, akan berhadapan dengan rakyat. Kalau rakyat yang punya mau, tak ada yang bisa mencegah. Maka jangan angkuh," tegas Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Jumat (28/11).
Belakangan ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Jokowi akan lengser dan akan dilengserkan dalam dua tahun. "Relawan Jokowi itu adalah personifikasi rakyat. Ayo, coba berhadapan dengan rakyat, kita lihat hasilnya," katanya.
Sihol mengatakan, masa sebelum Presiden Jokowi, sesungguhnya terjadi keterlepasan (uncoupling) elit politik dengan rakyat. Elit dan rakyat tidak saling mengkait, tetapi terlepas. Akibatnya, opini elit tidak sama dengan aspirasi rakyat.
"Hasil Pilpres lalu adalah bukti nyata keterlepasan/uncoupling itu. Hasil sudah nyata dan bisa diverifikasi, namun para elit politik belum sadar juga. Apalagi dengan beberapa partai yang mendukung Pilkada DPRD, rakyat tidak akan melupakan mereka," ujarnya.
Rakyat yang merasa hak politiknya dirampas oleh partai melalui Pilkada DPRD, akan menegaskan aspirasinya di bilik suara Pileg 2019 mendatang. "Dalam situasi ini, jalan terbaik adalah bertobat, supaya rakyat kembali bersimpati. Kalau tidak, bisa-bisa 2019 tidak lolos ke Senayan," tukasnya. (dd)
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
BaraJP: Coba Lengserkan Jokowi, Berhadapan dengan Rakyat
BaraJP: Coba Lengserkan Jokowi, Berhadapan dengan Rakyat
Jokowi didukung Rakyat, seperti terlihat dalam konser di Gelora Bung Karno (GBK) sepekan sebelum Pilpres. (Ist)
JAKARTA, Baranews.co - Pihak yang berpikiran hendak melengserkan Jokowi dalam dua tahun ini, hendaknya mengaca diri, pemilik negeri ini adalah seluruh rakyat. Jangan ada yang berpikiran angkuh seakan-akan bisa mengatur rakyat melawan Jokowi.
"Siapa saja yang mencoba melengserkan Jokowi, akan berhadapan dengan rakyat. Kalau rakyat yang punya mau, tak ada yang bisa mencegah. Maka jangan angkuh," tegas Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Jumat (28/11).
Belakangan ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Jokowi akan lengser dan akan dilengserkan dalam dua tahun. "Relawan Jokowi itu adalah personifikasi rakyat. Ayo, coba berhadapan dengan rakyat, kita lihat hasilnya," katanya.
Sihol mengatakan, masa sebelum Presiden Jokowi, sesungguhnya terjadi keterlepasan (uncoupling) elit politik dengan rakyat. Elit dan rakyat tidak saling mengkait, tetapi terlepas. Akibatnya, opini elit tidak sama dengan aspirasi rakyat.
"Hasil Pilpres lalu adalah bukti nyata keterlepasan/uncoupling itu. Hasil sudah nyata dan bisa diverifikasi, namun para elit politik belum sadar juga. Apalagi dengan beberapa partai yang mendukung Pilkada DPRD, rakyat tidak akan melupakan mereka," ujarnya.
Rakyat yang merasa hak
politiknya dirampas oleh partai melalui Pilkada DPRD, akan menegaskan
aspirasinya di bilik suara Pileg 2019 mendatang. "Dalam situasi ini, jalan
terbaik adalah bertobat, supaya rakyat kembali bersimpati. Kalau tidak,
bisa-bisa 2019 tidak lolos ke Senayan," tukasnya. (dd)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Kamis, 06 November 2014
LSM Ajukan Pembubaran DPR ke MK
Rabu, 05 November 2014 14:50 WIB
LSM Ajukan Pembubaran DPR ke MK
Dok/Ist
Jakarta, baranews.co - Kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencerminkan budaya politik yang tidak sehat. Mereka yang dipilih oleh rakyat justru sibuk berebut kekuasaan.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), kemarin telah melakukan 'constitutional complaint' terhadap seluruh anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini baru pertama kali dilakukan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi dan mengembalikan hak konstitusi seluruh warga negara.
"Constitutional complaint ini adalah hal baru dan merupakan sebuah terobosan dalam dunia tata negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi sebagai puncak penyelesaian permasalahan ketatanegaraan berwenang untuk memutuskan putusannya berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan jurisprudensi," kata Ayat Hadiyat dari LBH Pendidikan lewat siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (5/11).
Ayat menambahkan, dengan adanya dualisme kepemimpinan di DPR, perselisihan yang terjadi di antara anggota legislatif telah mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan penuh melalui pemilihan legislatif.
Menurutnya, perselisihan yang dipertontonkan melalui media massa tidak dapat diterima sebagai pendidikan politik yang baik bagi generasi muda bangsa indonesia.
"Perselisihan yang terjadi dapat mengganggu kinerja anggota legislatif untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat," katanya.
Maka dengan ini, lanjut Ayat, mereka beranggapan anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat. Mereka pun menuntut Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPR dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilu ulang tingkat DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kepala daerah dan presiden.
"Bahwa dikarenakan hal ini sangat mendesak maka harus segera dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucapnya.
Definisi constitutional complaint secara bebas adalah pengaduan warga negara ke MK karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU No 24 Tahun 2003 tentang MK tak memasukan constitutional complaint sebagai kewenangan MK.
Selama ini, salah satu kewenangan, MK sebatas menguji undang-undang dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang. (Eko Prasetya/merdeka.com/bh).
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Rabu, 05 November 2014
LSM Ajukan Pembubaran DPR ke MK
LSM Ajukan Pembubaran DPR ke MK
Dok/Ist
Jakarta, baranews.co - Kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencerminkan budaya politik yang tidak sehat. Mereka yang dipilih oleh rakyat justru sibuk berebut kekuasaan.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), kemarin telah melakukan 'constitutional complaint' terhadap seluruh anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini baru pertama kali dilakukan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi dan mengembalikan hak konstitusi seluruh warga negara.
"Constitutional complaint ini adalah hal baru dan merupakan sebuah terobosan dalam dunia tata negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi sebagai puncak penyelesaian permasalahan ketatanegaraan berwenang untuk memutuskan putusannya berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan jurisprudensi," kata Ayat Hadiyat dari LBH Pendidikan lewat siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (5/11).
Ayat menambahkan, dengan adanya dualisme kepemimpinan di DPR, perselisihan yang terjadi di antara anggota legislatif telah mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan penuh melalui pemilihan legislatif.
Menurutnya, perselisihan yang dipertontonkan melalui media massa tidak dapat diterima sebagai pendidikan politik yang baik bagi generasi muda bangsa indonesia.
"Perselisihan yang terjadi dapat mengganggu kinerja anggota legislatif untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat," katanya.
Maka dengan ini, lanjut Ayat, mereka beranggapan anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat. Mereka pun menuntut Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPR dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilu ulang tingkat DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kepala daerah dan presiden.
"Bahwa dikarenakan hal ini sangat mendesak maka harus segera dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucapnya.
Definisi constitutional complaint secara bebas adalah pengaduan warga negara ke MK karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU No 24 Tahun 2003 tentang MK tak memasukan constitutional complaint sebagai kewenangan MK.
Selama ini, salah satu kewenangan, MK sebatas menguji undang-undang dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang. (Eko Prasetya/merdeka.com/bh).
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Rabu, 02 Juli 2014
Khofifah: Kemenangan Jokowi-JK sudah Dekat
- 30 Juni 2014 13:24 wib
Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/Seno
Metrotvnews.com, Lombok: Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, melihat tren suara pasangan nomor urut 2 semakin meningkat. Karena itulah, ia meyakini kemenangan sudah di depan mata. Meski demikian, Khofifah tidak memasang target kemenangan tertentu.
"Tidak memasang target menang berapa persen. Yang penting menang. Tren suara Pak Joko Widodo-Pak Jusuf Kalla terus menanjak naik. Kemenangan itu sudah dekat," katanya seperti dikutip dari rilis yang diterima Metrotvnews.com, Senin (30/6/2014).
Khofifah mengatakan pihaknya meminta tim dan relawan Jokowi-JK mewaspadai adanya cara kecurangan yang bisa menodai demokrasi di Indonesia. "Cara curang itu bisa dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu sendiri. Makanya pengamanan suara perlu dilakukan," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur itu.
Khofifah yang punya jaringan kuat hingga level nasional mengakui bahwa kini sudah ada pihak yang mulai membayar suara rakyat. "Di Surabaya ada laporan sudah ada yang kasih uang muka Rp50 ribu per suara. Ada pula guru sekolah dapat kiriman surat yang isinya ada uangnya," ujarnya.
(Pri)
Artikel : CDAPalem 3
Postingan
