Fungsi, Tugas, dan Tanggungjawab dari perangkat RT/RW

Sebenarnya apa saja fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari perangkat RT/RW? kalau secara umum adalah sebagai berikut :

RT Mempunyai tugas : 

• Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota; 
• Memelihara Kerukunan hidup warga;
• Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian antar warga;
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggotamasyarakat dengan Pemerintah Daerah;
3. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

akan tetapi ada suatu aturan yang harus kita ketahui sebagai landasan dari Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, sebenarnya apa saja fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari perangkat RT/RW, berikut kutipan dari Peraturan Menteri Dalam Negri no. 5/2007 selamat membaca;

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat

ayat (3)

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

ayat (9)

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Ayat (10)

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

BAB IV : JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan  terdiri dari ;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) 

Lembaga Adat 

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 

Rukun Tetangga/Rukun Warga 

Karang Taruna 

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. 

Pasal 14

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (4) mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 15 

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  mempunyai fungsi :

-Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya; 

-Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Antar Warga; 

-Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 

-Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V : KEPENGURUSAN 

Pasal 19

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

Warga Negara Indonesia 

Penduduk Setempat 

Mempunyai Kemauan, Kemampuan dan Kepedulian; dan 

Dipilih Secara Musyawarah dan Mufakat 

Pasal 20

Ayat (1)

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terdiri Dari;

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara; dan 

Bidang-bidang sesuai kebutuhan 

Ayat (2)

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik

Ayat (4)

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

BAB VI : HUBUNGAN KERJA

Pasal (22)

Ayat (1)

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;

Ayat (2)

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan Bersifat Koordinatif dan Konsultatif

Ayat (3)

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat Kemitraan

BAB VIII : PEMBINAAN

Pasal 23

Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Wajib Membina Lembaga Kemasyarakatan

Ayat (2)

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat Wajib Membina dan Mengawasi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi;

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan 

Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan 

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. 

Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan; dan 

Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

BAB VII : PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Lembaga Kemasyarakat Kelurahan Bersumber dari ;

Swadaya Masyarakat 

Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan 

Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; 

Bantuan Lain yang Sah dan Tidak mengikat.

                                                                     

Sumber Artikel :  amandutaindahnet.webs.com                         

sumber informasi (selengkapnya): www.legalitas.org/database/puu/2007/PermenDagri5-2007.pdf

Salam hangat penuh semangat,

Artikel : http://perumdutaasri.blogspot.com/